2026-11-10 05:29:27
JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut masih terdapat delapan unit kereta rel listrik (KRL) yang perlu segera dipenuhi dari rencana pengadaan sebelumnya. Pemenuhan armada tersebut dinilai mendesak untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi kereta komuter.Berdasarkan informasi yang diingatnya, Dudy mengatakan rencana pengadaan sebelumnya mencakup sekitar 30 unit kereta. Sebanyak 11 unit di antaranya berasal dari China, sementara sebagian lainnya merupakan produk PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA."Jadi delapan itulah yang paling tidak harus segera dipenuhi sesuai dengan rencana yang sudah disetujui pada saat itu," ujar Dudy usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).Dia berharap KAI segera merealisasikan pemenuhan kebutuhan armada tersebut. Pasalnya, masyarakat membutuhkan tambahan kereta untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik.Meski begitu, Dudy menyerahkan keputusan mengenai skema pengadaan kepada KAI.Menurutnya, perusahaan harus mempertimbangkan pilihan yang paling cepat sekaligus memberikan kualitas terbaik bagi operasional kereta. Mengingat impor KRL bekas dari Jepang dikabarkan batal."Ya, KAI harus melihat mana yang lebih cepat dan mana yang terbaik buat KAI," katanya.Terkait polemik rencana pembatalan impor KRL bekas, Dudy mengaku belum berkomunikasi dengan pihak KAI untuk mendapatkan penjelasan mengenai perkembangan keputusan tersebut."Belum, belum, belum. Saya belum, belum apa, belum bicara sama KAI soal rencana mereka untuk mengimpor, kemudian apa, eh tidak jadi," ujarnya.Dudy juga menanggapi pertimbangan KAI untuk menggunakan produk INKA sebagai bagian dari upaya memajukan industri manufaktur dalam negeri. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan armada harus tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kualitas kereta yang digunakan masyarakat."Yang paling penting buat saya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kereta yang baik, yang sesuai dengan standar keselamatan," tegasnya.Di sisi lain, dia menilai keputusan pengadaan perlu mempertimbangkan kepentingan industri nasional. Karena itu, KAI perlu mengomunikasikan pilihan pengadaan dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan."Saya serahkan kepada KAI secara bisnisnya bagaimana. Tapi tentu juga kan harus memperhatikan industri dalam negeri kita. Jadi perlu pertimbangan yang bisa dikomunikasikan dengan Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan," tuturnya.https://ekonomi.bisnis.com/read/20261109/98/2019820/menhub-wanti-wanti-hal-ini-usai-kai-batalkan-impor-krl-bekas-dari-jepang?utm_source=desktop&utm_medium=search
© 2024 Netsprogram. All rights reserved.