2026-06-17 04:58:01
Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai penumpukan sekitar 10.000 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok berpotensi mengganggu kelancaran rantai pasok nasional. Persoalan tersebut dinilai tidak lagi berkaitan dengan proses kepabeanan, melainkan tata kelola arus barang setelah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang (SPPB).Diketahui, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengungkap masih terdapat sejumlah importir yang menumpuk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok melebihi batas waktu yang ditetapkan. Beberapa di antaraya terdapat kendaraan impor dari pabrikan asal China, seperti BYD dan Wuling.Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai kontainer yang telah mengantongi SPPB seharusnya segera keluar dari pelabuhan. Menurutnya, penumpukan tersebut mengindikasikan adanya hambatan distribusi lanjutan sehingga fungsi pelabuhan sebagai simpul logistik menjadi kurang optimal."Ini menunjukkan bahwa pelabuhan sedang dipakai seperti gudang murah. Dalam jangka pendek, hal ini mungkin menguntungkan sebagian importir karena biaya simpan lebih rendah, tetapi dalam skala besar dampaknya merugikan ekonomi nasional karena perputaran kontainer melambat," ujar Josua kepada Bisnis, Selasa (16/6/2026).Dia menjelaskan dampak pertama yang muncul adalah menurunnya efisiensi rantai pasok. Ketika kontainer tertahan terlalu lama, kapasitas lapangan penumpukan berkurang, proses bongkar muat kapal menjadi lebih lambat, serta meningkatkan antrean kendaraan logistik di area pelabuhan.Akibatnya, distribusi barang ke sektor industri maupun perdagangan berpotensi terganggu. Perusahaan harus menyediakan persediaan cadangan yang lebih besar untuk mengantisipasi keterlambatan pasokan, sehingga kebutuhan modal kerja meningkat dan efisiensi operasional menurun.Selain itu, penumpukan kontainer juga berpotensi meningkatkan biaya logistik. Biaya tersebut tidak hanya berasal dari tarif penyimpanan, tetapi juga tambahan biaya transportasi, keterlambatan distribusi, penjadwalan ulang pengiriman, hingga ketidakpastian waktu kedatangan barang."Pada akhirnya, biaya logistik yang lebih tinggi bisa mengalir ke harga barang konsumen, harga kendaraan, biaya produksi industri, dan margin usaha," katanya.Bagi sektor otomotif, keterlambatan pengeluaran kontainer berpotensi menghambat distribusi kendaraan impor maupun komponen. Dampaknya dapat dirasakan mulai dari tertundanya pengiriman unit ke konsumen hingga terganggunya layanan purnajual akibat keterbatasan suku cadang.Dalam jangka panjang, Josua menilai masalah tersebut dapat memengaruhi daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi. Investor tidak hanya mempertimbangkan ukuran pasar, tetapi juga efisiensi sistem logistik dan kepastian distribusi barang. Jika kemacetan logistik berulang terjadi di pelabuhan utama, biaya berusaha akan dinilai lebih tinggi dibandingkan negara pesaing.Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah bersama Pelindo, Bea Cukai, operator terminal, perusahaan logistik, dan importir perlu mempercepat pengeluaran kontainer yang telah melewati batas waktu penyimpanan. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian struktur tarif agar pelabuhan tidak lagi menjadi pilihan utama sebagai lokasi penyimpanan barang jangka panjang.Josua menilai, penguatan fasilitas penampungan di luar pelabuhan, digitalisasi pemantauan kontainer, serta perbaikan koordinasi arus truk dan gudang menjadi langkah penting agar permasalahan serupa tidak terulang."Ukuran keberhasilan jangan berhenti pada waktu kepabeanan, tetapi harus mencakup waktu sampai barang keluar fisik dari pelabuhan," pungkasnya.https://otomotif.bisnis.com/read/20260616/46/1981164/kontainer-byd-hingga-wuling-menumpuk-di-priok-ekonom-rugikan-ekonomi-nasional?utm_source=desktop&utm_medium=search
© 2024 Netsprogram. All rights reserved.