Kadin China Protes Regulasi, Intip Data Historis Dominasi China di Ekspor-Impor RI
2026-05-15 05:32:26
Bisnis.com, JAKARTA — China masih menjadi mitra dagang Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor, di tengah surat protes yang dilayangkan Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait iklim investasi di Tanah Air.Dalam surat tersebut, Kadin China meminta pemerintah memperbaiki kepastian dan kenyamanan berusaha bagi investor asal Negeri Panda. Mereka menilai pelaku usaha menghadapi kebijakan yang semakin ketat, penegakan hukum berlebihan, hingga praktik korupsi dan pemerasan oleh aparat.“Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).Lantas, bagaimana kinerja ekspor dan impor Indonesia—China dalam beberapa tahun terakhir?Di tengah protes baru-baru ini, China tercatat masih menjadi negara tujuan ekspor sekaligus asal impor terbesar Indonesia.Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Satu Data Kementerian Perdagangan (Kemendag), China menjadi tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia dalam lima tahun terakhir. Secara tren, ekspor nonmigas Indonesia ke China tumbuh rata-rata 4,36% sepanjang 2021—2025.Nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China tercatat sebesar US$51,09 miliar pada 2021, kemudian meningkat menjadi US$63,55 miliar pada 2022. Selanjutnya, ekspor nonmigas ke China tercatat sebesar US$62,43 miliar pada 2023 dan US$60,52 miliar pada 2024.Pada 2025, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China kembali meningkat 7,11% secara tahunan menjadi US$64,82 miliar. Dengan capaian tersebut, China menjadi negara tujuan ekspor nonmigas terbesar Indonesia dengan pangsa mencapai 24,02% dari total ekspor nonmigas nasional.Laju pertumbuhan kembali berlanjut pada awal 2026. Pada Januari—Maret 2026, nilai ekspor nonmigas Indonesia ke China mencapai US$16,49 miliar, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$14,04 miliarJika dirinci, ekspor nonmigas ke China pada kuartal I/2026 didominasi oleh komoditas besi dan baja dengan nilai mencapai US$4,28 miliar atau berkontribusi 25,98% terhadap total ekspor nonmigas. Selanjutnya, ekspor nikel dan barang daripadanya tercatat sebesar US$2,80 miliar dengan pangsa 16,98%, diikuti bahan bakar mineral sebesar US$2,15 miliar atau berkontribusi 13,07%.Di sisi lain, impor nonmigas Indonesia dari China juga terus menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,13%.Data menunjukkan, nilai impor nonmigas Indonesia dari China tercatat sebesar US$55,76 miliar pada 2021, naik menjadi US$67,47 miliar pada 2022, kemudian sebesar US$62,68 miliar pada 2023, dan kembali meningkat menjadi US$72,74 miliar pada 2024.Kenaikan impor nonmigas dari China semakin signifikan pada 2025, yakni melonjak 19,57% secara tahunan menjadi US$86,98 miliar. Nilai tersebut setara 41,6% dari total impor nonmigas Indonesia, menegaskan posisi China sebagai pemasok utama barang nonmigas nasional.Peningkatan impor nonmigas dari China juga berlanjut pada kuartal I/2026. Nilainya mencapai US$22,01 miliar, naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$18,69 miliar.Dari sana, impor tersebut terutama berasal dari mesin/peralatan mekanis dan bagiannya senilai US$5,10 miliar dengan pangsa 23,18%. Kemudian, mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya sebesar US$4,88 miliar atau berkontribusi 22,20%, serta kendaraan dan bagiannya mencapai US$1,20 miliar dengan pangsa 5,49%.DHE SDA hingga Hilirisasi Nikel Jadi SorotanDalam surat protesnya, pengusaha China menyampaikan sedikitnya enam persoalan utama yang dinilai mengganggu iklim investasi di Indonesia.Pertama, terkait dengan pemberlakuan kenaikan pajak dan pungutan yang substansial. Mereka mengeluhkan peningkatan royalti dan pajak sumber daya mineral yang telah dilakukan berulang kali. Selain itu, mereka juga menyoroti peningkatan inspeksi pajak dan pengenaan denda besar hingga puluhan juta dolar AS yang dinilai memicu kepanikan di kalangan perusahaan.Kedua, kebijakan wajib retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) selama satu tahun sebesar 50% di bank Himbara yang direncanakan berlaku mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini dikhawatirkan semakin membahayakan likuiditas perusahaan dan pengoperasian usaha dalam jangka panjang.Ketiga, pengurangan secara drastis kuota produksi bijih nikel. Pengusaha China, yang notabenenya banyak terlibat di industri penghiliran nikel, menyebut kuota produksi sejumlah tambang besar turun lebih dari 70%. Pembatasan tersebut bahkan disebut memicu penurunan produksi hingga sekitar 30 juta ton, sehingga mendisrupsi pengembangan industri hilirisasi energi maupun baja tahan karat.Keempat, pengetatan penegakan hukum pada sektor kehutanan yang dinilai berlebihan. “Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah menjatuhkan denda rekor sebesar US$180 juta kepada perusahaan-perusahaan investasi China dengan alasan tidak memiliki Izin Kehutanan Pinjam-untuk-Gunakan [Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/PPKH] yang sah,” bunyi surat tersebut.Kelima, penangguhan sejumlah proyek besar asal China. Otoritas disebut telah melakukan intervensi paksa terhadap pengoperasian perusahaan serta menuduh proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besar asal China merusak lahan hutan. Proyek-proyek dimaksud juga dituding memperburuk bencana banjir sehingga memicu penangguhan pekerjaan dan penjatuhan sanksi.Keenam, pengusaha China juga mengeluhkan pengawasan visa kerja yang semakin ketat, mulai dari peningkatan biaya hingga pembatasan lokasi kerja yang dinilai menghambat mobilitas tenaga teknis dan manajerial.Selain itu, mereka juga menyoroti sejumlah rencana pemerintah untuk pengenaan bea ekspor baru terhadap produk-produk tertentu, penghapusan insentif kendaraan listrik, hingga pengurangan insentif pajak di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).https://premium.bisnis.com/read/20260515/658/1973826/kadin-china-protes-regulasi-intip-data-historis-dominasi-china-di-ekspor-impor-ri?utm_source=desktop&utm_medium=search