Kacau! Diam-Diam Lebih 72.000 Kontainer Tekstil China Ilegal Hajar RI
2024-11-28 06:02:31
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan, barang impor ilegal terus membanjiri pasar domestik hingga memicu deindustrialisasi dalam 10 tahun terakhir. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di dalam negeri terus mengalami penurunan pertumbuhan.Redma memaparkan data yang dikutip dari ITC dan TradeMap.Dari data tersebut, kata dia, nilai ekspor TPT China ke Indonesia sepanjang tahun 2019-2023, memiliki gap sampai miliaran dolar AS dibandingkan data impor TPT Indonesia dari China. Data tersebut adalah untuk TPT nomor HS 50-63."Dalam 5 tahun terakhir masuk sekitar 72.250 kontainer impor TPT ilegal. Kerugian pendapatan negara sekitar Rp46 triliun," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (28/11/2024).Mengutip data yang diungkapkan Redma, tercatat berturut-turut nilai ekspor TPT China ke Indonesia pada tahun 2019-2023 adalah US$5,09 miliar, US$3,79 miliar, US$5,86 miliar, US$6,50 miliar, dan US$5,28 miliar.Tercatat, ada gap berturut-turut sebesar US$1,12 miliar, US$706,1 juta, US$1,79 miliar, US$2,12 miliar, dan US$1,47 miliar dari nilai impor TPT Indonesia dari China."Kasus pailitnya Sritex, tutupnya pabrik Sepatu Bata hingga penutupan 30 perusahaan tekstil yang mem-PHK ratusan ribu karyawan menjadi saksi atas kebrutalan praktik importasi ilegal ini terutama dalam 2 tahun terakhir," ujar Redma."Meski kami tahu belum semua Menteri sepaham, namun kami optimis Presiden Prabowo berkomitmen untuk konsisten memberantas praktik impor ilegal ini dalam rangka menciptakan birokrasi bersih sekaligus menyelamatkan industri TPT nasional," tambahnya.Pelaku industri TPT, ujarnya, upaya pemerintah mulai memberantas praktik importasi ilegal sebagai implementasi perintah Presiden Prabowo untuk menggarap pendapatan dari aktifitas shadow economy."APSyFI juga mengapresiasi inisiasi yang dilakukan oleh Menkopolhukam untuk secara serius memberantas praktik importasi ilegal," sebutnya."Pemberantasan importasi ilegal harus dilakukan dengan kekuatan ekstra menimbang banyaknya pihak yang terlibat juga dilindungi oleh oknum aparat penegak hukum," cetus Redma.Karena itu, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Tekstil Agus Riyanto mewanti-wanti agar upaya pemberantasan praktik impor ilegal bukan hanya gimmick. Dia meminta hal itu harus dilakukan konsisten disertai dengan tindakan penegakan hukum."Patokan kita kan data trade map. Selama data selisih perdagangan itu masih besar dan barang murah yang dijual tanpa PPN masih membanjiri pasar domestik, berarti impor ilegal itu masih ada," kata Agus dalam keterangan yang sama."Memang puncaknya terjadi dalam 2 tahun terakhir karena kondisi eksternal, tapi aktivitas impor ilegal ini kan sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi PR utama Menkeu justru memperbaiki kinerja Bea Cukai melalui peningkatan integritas aparat serta perbaikan sistem kepabeanan," pungkasnya.https://www.cnbcindonesia.com/news/20241128113034-4-591770/kacau-diam-diam-lebih-72000-kontainer-tekstil-china-ilegal-hajar-ri